Catatan Kritis Gen-Z Peduli Demokrasi atas Dinamika Aksi Demonstrasi di Polda Sumatera Barat
Oleh: Revan Fauzi Handhika
Founder Gen-Z Peduli Demokrasi
Demokrasi Harus Lebih dari Sekadar Keramaian
Demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam negara demokrasi, aksi unjuk rasa menjadi salah satu mekanisme kontrol publik terhadap penyelenggara negara. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada banyaknya massa yang turun ke jalan. Demokrasi harus mampu menghadirkan ruang dialog, akuntabilitas, dan perubahan kebijakan yang nyata.
Hari ini saya hadir di depan Polda Sumatera Barat, bukan sebagai peserta aksi maupun pihak yang mewakili aparat kepolisian. Saya hadir sebagai Founder Gen-Z Peduli Demokrasi, sebuah komunitas yang dibentuk untuk mengedukasi generasi muda agar mampu mengawal demokrasi melalui kajian, literasi, serta analisis yang objektif.
Dari pengamatan tersebut, saya melihat satu kenyataan: aksi hari ini bukan hanya menghadirkan tuntutan, tetapi juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Substansi Tuntutan Jangan Sampai Tenggelam
Aliansi Masyarakat Sumbar Menggugat membawa enam tuntutan utama, mulai dari desakan pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat, pengusutan aktor intelektual di balik pabrik narkoba di Kota Padang, pemberantasan mafia tambang ilegal, evaluasi pejabat utama Polda Sumatera Barat, hingga pembenahan institusi Polri secara menyeluruh.
Seluruh tuntutan tersebut juga disusun dengan merujuk pada berbagai dasar hukum yang berlaku. Artinya, aksi ini memiliki dasar argumentasi hukum yang patut diperhatikan.
Namun, ironi muncul ketika aksi berakhir ricuh. Perhatian publik justru beralih dari substansi tuntutan menuju konflik yang terjadi di lapangan.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Bersama
Sebagai bagian dari Gen-Z Peduli Demokrasi, saya tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan. Justru demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jujur.
1. Apakah substansi tuntutan benar-benar menjadi perhatian utama semua pihak?
Apakah masyarakat memahami isi tuntutan yang diperjuangkan? Ataukah publik hanya akan mengingat bahwa aksi tersebut berakhir ricuh?
Jika substansi hilang dari ruang publik, lalu siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan?
2. Apa tujuan akhir dari aksi ini?
Apakah target utamanya mendorong proses hukum, evaluasi institusi, membangun kesadaran publik, atau sekadar menunjukkan besarnya mobilisasi massa?
Demonstrasi yang baik tidak berhenti ketika massa membubarkan diri. Demonstrasi seharusnya memiliki peta jalan yang jelas untuk mengawal tuntutannya hingga menghasilkan perubahan.
3. Apakah mekanisme komunikasi telah berjalan sebagaimana mestinya?
Sebelum situasi memanas, apakah ruang dialog antara aparat dan koordinator aksi benar-benar dimaksimalkan?
Apakah setiap pihak sudah menjalankan perannya untuk mencegah eskalasi?
Jika komunikasi gagal, apa yang harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terus berulang?
4. Apakah tindakan aparat sudah sepenuhnya mencerminkan prinsip negara demokrasi?
Dalam negara hukum, aparat memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban. Namun, pada saat yang sama, aparat juga berkewajiban melindungi hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Karena itu, publik berhak mengetahui apakah setiap tindakan pengamanan telah dilakukan secara profesional, proporsional, dan mengutamakan pendekatan persuasif sebelum terjadi benturan.
Evaluasi terhadap aparat bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi, melainkan bagian dari upaya memperkuat institusi itu sendiri.
5. Apakah massa aksi juga telah menjalankan tanggung jawab demokrasinya?
Hak menyampaikan pendapat selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban.
Apakah seluruh peserta memahami substansi tuntutan? Apakah koordinasi lapangan berjalan efektif? Apakah seluruh peserta mampu menjaga disiplin aksi hingga selesai?
Karena demokrasi tidak hanya menguji negara, tetapi juga menguji kedewasaan masyarakat.
6. Mengapa pola yang sama terus berulang?
Setiap kali demonstrasi mengangkat isu besar, mengapa yang lebih sering menjadi perhatian justru kericuhannya?
Mengapa isu utama perlahan menghilang? Mengapa ruang dialog selalu kalah oleh ketegangan? Dan mengapa publik lebih mudah mengingat bentrokan dibandingkan tuntutan yang diperjuangkan?
Jika pola ini terus berulang, bukankah kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar demonstrasi?
Refleksi untuk Demokrasi Indonesia
Gen-Z Peduli Demokrasi percaya bahwa demokrasi tidak cukup dijaga hanya dengan keberanian turun ke jalan.
Demokrasi membutuhkan generasi yang mampu membaca persoalan secara utuh, berpikir kritis, menguji fakta, serta mengawal setiap proses kebijakan secara konsisten.
Karena tujuan akhir demokrasi bukanlah keramaian, melainkan perubahan.
Pertanyaan Terbesar dari Peristiwa Hari Ini
Setelah seluruh rangkaian aksi berakhir, satu pertanyaan terus menggelayuti pikiran saya:
Apakah negara hari ini benar-benar sedang mendengar suara rakyat, atau hanya sedang mengelola keramaian?
Karena jika setiap aspirasi berakhir dengan ketegangan, jika setiap tuntutan tenggelam oleh kericuhan, dan jika dialog selalu kalah oleh konfrontasi, maka yang sedang kita hadapi bukan lagi sekadar persoalan demonstrasi.
Yang sedang dipertanyakan adalah kualitas demokrasi kita sendiri.
Dan bagi Gen-Z Peduli Demokrasi, tugas generasi muda bukan memilih berpihak kepada massa ataupun aparat.
Tugas kami adalah memastikan bahwa demokrasi tetap berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.
