BNEWS | SUMBAR — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan koordinasi dengan jajaran pertanahan dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah. Mulai dari perencanaan pembangunan jalan tol, reforma agraria hingga administrasi tanah ulayat menjadi bagian penting yang membutuhkan sinergi lintas lembaga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan membahas langkah memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan pertanahan di Sumbar.
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai program pemerintah daerah dengan kebijakan dan kewenangan di bidang pertanahan. Koordinasi dinilai penting mengingat persoalan tanah memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, investasi, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat.
Salah satu pembahasan strategis adalah persoalan pertanahan yang berkaitan dengan perencanaan jalan tol. Kepastian administrasi dan status tanah menjadi bagian penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak masyarakat.
Selain infrastruktur, reforma agraria turut menjadi perhatian. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanah Ulayat Jadi Perhatian
Persoalan pengadministrasian tanah ulayat juga menjadi salah satu isu yang dibicarakan. Bagi Sumatera Barat, tanah ulayat memiliki posisi penting karena tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat dan tatanan sosial Minangkabau.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPN, pemerintah kabupaten/kota serta unsur masyarakat adat menjadi penting agar pengelolaan dan pengadministrasian tanah ulayat dapat dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tetap menghormati nilai serta hak masyarakat adat.
Penguatan sinergi diharapkan mampu meminimalkan potensi persoalan pertanahan sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di Sumatera Barat.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang intensif antara Pemprov Sumbar dan Kanwil BPN Sumbar. Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai persoalan pertanahan diharapkan dapat ditangani lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu kunci agar kebijakan pertanahan tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga memberikan kepastian hukum, menjaga kepentingan masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.
BNEWS — Akurat • Terpercaya • Untuk Semua
Sumber: Perkimtan Sumbar
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.