Cuaca Sumatera

Diperbarui 04.20 WIB · Sumber Open-Meteo
Medan
30°
🌦 Gerimis ringan
Padang
29°
🌦 Gerimis
Pekanbaru
30°
⛅ Berawan
Palembang
33°
🌤 Cerah berawan
Banda Aceh
30°
🌤 Berawan sebagian
Batam
31°
🌦 Gerimis ringan
Bandar Lampung
32°
🌦 Gerimis ringan
Budiman News › Pemerintahan › Berita
Pemerintahan

BUKAN SEKADAR MEMBANGUN DAERAH, BAPPEDA SUMBAR TEKANKAN PENTINGNYA KEAMANAN MASYARAKAT

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Kamtibmas Jadi Kunci Mewujudkan Sumatera Barat yang Aman, Harmonis, dan Sejahtera

PADANG, BNEWS – Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari megahnya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Rasa aman, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan masyarakat menjadi fondasi penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Polda Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Selasa (13/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dr. Zefnihan, menyampaikan materi mengenai Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Kamtibmas berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.

Menurut perspektif pembangunan daerah yang disampaikan, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum. Keduanya merupakan faktor strategis yang turut menentukan keberhasilan pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Keamanan Menjadi Fondasi Pembangunan

Lingkungan yang aman memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar dengan tenang, pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, sektor pariwisata untuk tumbuh, serta masyarakat nagari untuk menjaga kerukunan dan memperkuat kehidupan sosial.

Sebaliknya, ketika masyarakat masih merasa tidak aman, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan optimal. Infrastruktur yang dibangun belum tentu memberikan dampak maksimal apabila tidak diiringi kondisi sosial yang kondusif.

Karena itu, sinkronisasi kebijakan pembangunan dan pemeliharaan kamtibmas menjadi langkah penting dalam membangun Sumatera Barat secara menyeluruh.

Pemerintah daerah dan kepolisian memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pemerintah daerah memperkuat fondasi sosial melalui kebijakan, pelayanan publik, dan program pembangunan. Sementara itu, kepolisian berperan dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan gangguan, pembinaan masyarakat, serta penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pencegahan Dini dan Penguatan Ketahanan Sosial

Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, mempercepat identifikasi persoalan sosial, serta membuat penanganan berbagai risiko berjalan lebih terarah.

Pendekatan pembangunan juga perlu mengintegrasikan penguatan keluarga, pendidikan karakter, nilai adat dan agama, pemberdayaan masyarakat, serta peran nagari dalam menjaga kerukunan dan ketahanan sosial.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga pada terbentuknya masyarakat yang memiliki daya tahan sosial, kepedulian bersama, dan kemampuan mencegah konflik di lingkungannya.

Sinergi untuk Sumatera Barat yang Lebih Sejahtera

Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Sumatera Barat yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan masyarakat dapat belajar, bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan yang aman dan harmonis.

Pembangunan yang berhasil bukan hanya pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga pembangunan yang menghadirkan rasa aman, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BNEWS — Akurat, Terpercaya, untuk Semua.

Berita Selanjutnya DPM PTMA-I AUDIENSI DENGAN KETUA KOMISI XIII DPR RI, DORONG PENGUATAN AKSES MAGANG MAHASISWA DI BIDANG LEGISLASI
›

Berita Terkait

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *