Oleh: Advokat Buya Ki Jal Atri Tanjung, Rajo Amat Mudo

Wakil Ketua PWM Sumatera Barat dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Barat

Menjelang pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah pada 13–15 November 2026 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluruh elemen Persyarikatan diharapkan dapat menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama. Tanwir bukan sekadar forum permusyawaratan organisasi, melainkan momentum strategis untuk merumuskan arah perjalanan Muhammadiyah menuju Muktamar ke-49 tahun 2027.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan tiga agenda utama dalam Tanwir Palu, yaitu perumusan Risalah Kesemestaan, pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta penyusunan Program Kerja Jangka Panjang 20 tahun. Ketiga agenda tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menentukan arah gerakan, tata kelola organisasi, dan kontribusi Muhammadiyah bagi umat, bangsa, serta kemanusiaan universal.

Di tengah agenda besar tersebut, berkembang aspirasi dari sejumlah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) agar pembahasan AD/ART mendapat ruang perhatian yang lebih mendalam. Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana penambahan jumlah Anggota Formatur dari 13 orang menjadi 19 orang.

Aspirasi ini patut ditempatkan sebagai bagian dari dinamika pemikiran organisasi yang sehat. Ia bukan semata-mata persoalan angka atau penambahan jumlah personel, melainkan menyangkut bagaimana Muhammadiyah terus menyempurnakan sistem kepemimpinan, memperluas ruang pengabdian, dan memperkuat representasi kapasitas serta kompetensi dalam mengemban amanah persyarikatan.

Kita memahami bahwa Muhammadiyah hari ini bukan lagi organisasi dengan cakupan gerakan yang sederhana. Perkembangannya telah menjangkau berbagai bidang kehidupan melalui ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan internasional juga semakin luas.

Realitas tersebut tentu membutuhkan tata kelola organisasi yang semakin adaptif, profesional, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Dalam konteks itulah, gagasan penambahan jumlah Anggota Formatur menjadi 19 orang dapat dipandang sebagai salah satu alternatif pemikiran untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kolektif. Harapannya, semakin banyak potensi, pengalaman, keahlian, dan perspektif yang dapat dihimpun dalam proses pengambilan keputusan strategis organisasi.

Selain itu, ruang regenerasi dan kolaborasi antargenerasi juga perlu terus diperkuat agar keberlanjutan kepemimpinan Muhammadiyah berjalan secara sehat dan terencana.

Namun demikian, setiap aspirasi tentu harus ditempatkan dalam koridor konstitusi persyarikatan. Kehati-hatian Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyikapi pembahasan AD/ART di forum Tanwir juga merupakan sikap yang perlu dihormati.

Sebagaimana mekanisme organisasi, perubahan AD/ART merupakan kewenangan Muktamar. Sementara itu, Tanwir memiliki peran strategis untuk menyerap aspirasi, mendiskusikan berbagai gagasan, serta merumuskan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam Muktamar.

Dengan demikian, tidak perlu ada pertentangan antara aspirasi PWM dan kehati-hatian Pimpinan Pusat. Keduanya justru dapat dipertemukan melalui mekanisme musyawarah yang terbuka, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan besar persyarikatan.

Tanwir Palu sebaiknya menjadi ruang dialog yang meneduhkan, bukan arena mempertentangkan pandangan.

Aspirasi mengenai penyempurnaan AD/ART, termasuk wacana penambahan jumlah Anggota Formatur dari 13 menjadi 19 orang, selayaknya diberikan ruang pembahasan secara proporsional melalui komisi yang relevan. Selanjutnya, hasil pembahasan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi resmi untuk dipertimbangkan dalam Muktamar ke-49.

Dengan mekanisme demikian, suara dan pemikiran dari wilayah tetap memperoleh tempat, sementara tata aturan organisasi tetap dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Kita perlu menyadari bahwa kekuatan Muhammadiyah sejak awal bukan terletak pada keseragaman pendapat, melainkan pada kemampuannya mengelola perbedaan melalui tradisi ilmu, musyawarah, dan kedewasaan berorganisasi.

Perbedaan pandangan bukanlah ancaman bagi persyarikatan. Sebaliknya, apabila dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi sumber energi intelektual dan kekuatan untuk melahirkan keputusan yang lebih matang.

Jangan sampai perbedaan dalam membaca dinamika AD/ART justru mengaburkan tujuan besar Muhammadiyah. Sebab, yang jauh lebih penting daripada memperdebatkan komposisi kepemimpinan adalah memastikan bahwa setiap keputusan organisasi benar-benar bermuara pada kemajuan persyarikatan dan kemaslahatan umat.

Menjaga persatuan tidak berarti membungkam aspirasi. Menghormati konstitusi juga tidak berarti menutup ruang penyempurnaan. Keduanya harus berjalan beriringan dalam semangat tajdid dan musyawarah.

Kita berharap Tanwir Muhammadiyah di Palu, yang mengusung simbol daun kelor, benar-benar menghadirkan kesejukan, keteduhan, dan kemaslahatan bagi seluruh warga persyarikatan.

Semoga para peserta Tanwir diberikan kelapangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Saling mendengarkan, menghargai pandangan, serta mengutamakan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pada akhirnya, Tanwir bukan hanya tentang merumuskan keputusan hari ini, tetapi juga tentang meletakkan fondasi kepemimpinan dan gerakan Muhammadiyah untuk dua dekade mendatang.

Mari rawat kebersamaan, kuatkan persyarikatan, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk memajukan Muhammadiyah.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhai setiap ikhtiar kita.

Wallahu a’lam bishawab.