MENGENAL TANWIR: MEMAHAMI SEJARAH, KEORGANISASIAN, DAN PENGUATAN IDEOLOGI PERSYARIKATAN

Oleh: Advokat Buya Ki Jal Atri Tanjung Rajo Amat Mudo

Wakil Ketua PWM Sumatera Barat

Tanwir, Lebih dari Sekadar Forum Permusyawaratan

Salah satu istilah yang sangat akrab di kalangan warga Muhammadiyah adalah Tanwir. Namun, tidak semua memahami secara mendalam makna, sejarah, kedudukan, serta peran strategis Tanwir dalam perjalanan Persyarikatan.

Tanwir bukan sekadar forum pertemuan atau permusyawaratan organisasi. Di dalamnya terdapat nilai sejarah, mekanisme konsolidasi, serta misi penguatan ideologi yang menjadi fondasi keberlanjutan gerakan Muhammadiyah.

Karena itu, penting bagi seluruh warga dan kader Muhammadiyah untuk memahami Tanwir melalui tiga perspektif utama, yakni sejarah, keorganisasian, dan penguatan ideologi Persyarikatan.

1. Tanwir dalam Perspektif Sejarah: Dari Masa Kolonial hingga Gerakan Pencerahan

Secara bahasa, Tanwir berasal dari bahasa Arab nawwara–yunawwiru–tanwīran, yang berarti menerangi, mencerahkan, atau memberikan pencerahan.

Pemilihan istilah Tanwir tentu bukan tanpa alasan. Muhammadiyah memiliki tradisi menggunakan istilah yang mengandung makna filosofis dan mencerminkan identitas gerakannya sebagai gerakan Islam yang membawa pencerahan.

Menurut penelusuran Pusdatlitbang Suara Muhammadiyah, istilah Tanwir mulai muncul dan digunakan secara resmi pada 1932, ketika Muhammadiyah dipimpin KH Hisyam. Beliau merupakan murid langsung KH Ahmad Dahlan yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap ketertiban administrasi dan manajemen organisasi.

Pada mulanya, forum tersebut dikenal dengan nama Madjlis Tanwir. Kehadirannya merupakan salah satu hasil keputusan Conferentie Consul Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia-Timoer yang berlangsung di Yogyakarta pada 19–22 November 1932.

Selanjutnya, istilah Tanwir semakin memperoleh kedudukan dalam tradisi permusyawaratan Muhammadiyah pada Muktamar ke-24 di Banjarmasin tahun 1935, ketika KH Hisyam kembali terpilih sebagai ketua.

Untuk memahami konteks kelahirannya, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, proses Islamisasi istilah organisasi.

Pada periode 1912–1921, permusyawaratan Muhammadiyah masih menggunakan istilah Belanda Algemene Vergadering. Pada 1922 digunakan istilah Jaarvergadering, sedangkan periode 1922–1946 mengenal istilah Congres.

Munculnya istilah Tanwir pada dekade 1930-an menunjukkan proses pencarian identitas dan penguatan karakter organisasi. Muhammadiyah mulai mengembangkan istilah yang lebih dekat dengan nilai dan tradisi Islam, sekaligus mencerminkan semangat pembaruan.

Kedua, kebutuhan konsolidasi di tengah pertumbuhan organisasi.

Pada dekade 1930-an, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data sejarah mencatat bahwa jumlah anggota yang pada 1925 sekitar 4.000 orang meningkat menjadi sekitar 24.000 orang pada 1930.

Perluasan gerakan juga berlangsung ke berbagai wilayah di luar Jawa, termasuk Sumatera Barat yang menjadi salah satu basis penting perkembangan Muhammadiyah.

Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan pengawasan ketat terhadap berbagai organisasi pergerakan, terutama setelah pemberontakan komunis 1927 di Silungkang.

Dalam situasi tersebut, Muhammadiyah membutuhkan forum internal yang mampu memperkuat koordinasi, menyatukan pandangan, serta menghubungkan kepemimpinan pusat dengan para Consul atau pimpinan wilayah di berbagai daerah.

Madjlis Tanwir hadir sebagai salah satu instrumen penting untuk menjawab kebutuhan konsolidasi tersebut.

Ketiga, penguatan gerakan tajdid dan pembaruan pemikiran Islam.

Dekade 1930-an juga menjadi periode penting dalam perkembangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semangat pemurnian akidah dan pembaruan kehidupan keislaman semakin menguat.

Peran Majelis Tarjih yang didirikan pada 1927 menjadi sangat strategis dalam merumuskan pedoman pemahaman dan pengamalan agama.

Dalam konteks tersebut, Tanwir menjadi ruang penting untuk memperkuat orientasi tajdid, mempertemukan pemikiran, serta menjaga kesinambungan gerakan pembaruan Muhammadiyah.

Secara yuridis-organisatoris, kedudukan Tanwir kemudian ditegaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1959, Bab VI Pasal 16, yang menyebutkan bahwa Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan ketika tidak berlangsung Muktamar.

Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berlaku kemudian, kedudukan Tanwir ditegaskan sebagai permusyawaratan di bawah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. Tanwir dalam Perspektif Keorganisasian: Instrumen Konsolidasi dan Pengambilan Keputusan

Secara keorganisasian, Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar.

Forum ini memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara keputusan Muktamar dengan pelaksanaan kebijakan organisasi di tengah perjalanan satu periode kepemimpinan.

Keanggotaan Tanwir melibatkan unsur pimpinan dan perwakilan Persyarikatan, antara lain:

1. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia.
3. Ketua-ketua Majelis, Lembaga, dan Biro tingkat pusat.
4. Unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai ketentuan organisasi.

Kedudukan strategis Tanwir dapat dilihat dari tiga fungsi utama.

Pertama, sebagai forum evaluasi dan konsolidasi antarmuktamar.

Muktamar Muhammadiyah diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun. Di antara dua penyelenggaraan Muktamar tersebut, Tanwir menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program, pencapaian organisasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi Persyarikatan.

Dengan demikian, Tanwir memastikan bahwa roda organisasi tetap berjalan sesuai amanat Muktamar.

Kedua, sebagai forum pengambilan keputusan strategis.

Tanwir memiliki kewenangan membahas dan memutuskan berbagai persoalan penting yang belum diputuskan dalam Muktamar, termasuk persoalan mendesak dan keadaan luar biasa yang membutuhkan sikap serta keputusan organisasi.

Di sinilah Tanwir menunjukkan perannya sebagai instrumen kepemimpinan kolektif yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Ketiga, sebagai ruang penyatuan persepsi antara pusat dan wilayah.

Tanwir mempertemukan pimpinan pusat dengan pimpinan wilayah dari seluruh Indonesia.

Melalui forum ini, kebijakan strategis dapat dibahas bersama, aspirasi wilayah dapat disampaikan, dan berbagai persoalan organisasi dapat dicarikan solusi secara kolektif.

Dengan mekanisme tersebut, Muhammadiyah tidak hanya kuat di tingkat pusat, tetapi juga memiliki kesatuan gerak hingga tingkat daerah, cabang, dan ranting.

3. Tanwir dalam Perspektif Penguatan Ideologi: Menjaga Jati Diri Muhammadiyah

Di antara berbagai fungsi Tanwir, penguatan ideologi merupakan salah satu dimensi yang paling mendasar.

Muhammadiyah memiliki landasan ideologis yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), serta berbagai keputusan dan pedoman Persyarikatan.

Melalui Tanwir, nilai-nilai tersebut terus diteguhkan agar Muhammadiyah tetap konsisten pada identitas dan tujuan perjuangannya.

Ada empat dimensi penting yang perlu menjadi perhatian.

a. Meneguhkan Manhaj Tarjih dan Tajdid

Sejak dekade 1930-an hingga sekarang, Muhammadiyah terus mengembangkan semangat tajdid atau pembaruan.

Manhaj Tarjih menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Semangat tersebut mengandung dua orientasi penting, yaitu pemurnian akidah dan pembaruan dalam kehidupan muamalah.

Dengan demikian, Muhammadiyah diharapkan tetap teguh pada prinsip keislaman, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta mampu menjawab persoalan masyarakat secara rasional dan berkemajuan.

b. Memperkuat Risalah Islam Berkemajuan

Tanwir juga memiliki peran penting dalam memperkuat gagasan Islam Berkemajuan.

Islam Berkemajuan bukan sekadar slogan, melainkan orientasi gerakan yang menghadirkan Islam sebagai sumber pencerahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Implementasinya dapat dilihat dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, hingga kehidupan kebangsaan.

Melalui semangat tersebut, Muhammadiyah diharapkan terus melahirkan gagasan dan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

c. Mengawal Sikap Kebangsaan dan Kenegaraan

Muhammadiyah sejak awal memiliki perhatian besar terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Salah satu wujud pemikiran kebangsaan tersebut adalah konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yakni negara hasil kesepakatan bersama yang harus diisi dengan karya nyata dan pengabdian.

Sejarah juga memperlihatkan bagaimana Muhammadiyah menghadapi berbagai tekanan politik pada masa kolonial Belanda.

Ketika Gubernur Sumatera Barat Gonggrijp melontarkan tuduhan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi politik anti-Belanda pada 1930, pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah berupaya mempertahankan karakter sebagai gerakan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang memiliki kontribusi bagi masyarakat.

Karena itu, Tanwir harus terus menjadi ruang untuk merumuskan sikap Persyarikatan terhadap persoalan kebangsaan, demokrasi, keadilan sosial, serta berbagai tantangan kehidupan bernegara.

d. Menjadi Ruang Pencerahan dan Pembaruan Organisasi

Sesuai dengan makna katanya, Tanwir harus menjadi forum pencerahan.

Setiap penyelenggaraan Tanwir diharapkan melahirkan pemikiran baru, keputusan strategis, dan rekomendasi yang mampu memperkuat kualitas gerakan Muhammadiyah.

Pencerahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek pemikiran, tetapi juga menyentuh tata kelola organisasi, kualitas kepemimpinan, kaderisasi, pelayanan umat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, Muhammadiyah tidak terjebak dalam rutinitas organisasi, tetapi terus bergerak dinamis sebagai gerakan Islam yang berkemajuan.

PENUTUP: TANWIR SEBAGAI PENJAGA ARAH PERJUANGAN

Memahami sejarah kelahiran Tanwir pada 1932 di Yogyakarta dan penguatannya dalam tradisi permusyawaratan Muhammadiyah pada 1935 di Banjarmasin memberikan pelajaran penting bagi seluruh warga Persyarikatan.

Tanwir bukan sekadar agenda organisasi. Ia merupakan instrumen perjuangan untuk menjaga jati diri, merawat persatuan, memperkuat ideologi, serta memastikan Muhammadiyah tetap konsisten sebagai gerakan Islam yang mencerahkan.

Bagi kader muda Muhammadiyah, memahami Tanwir berarti belajar dari kebijaksanaan para pendahulu yang mampu membangun sistem organisasi di tengah tekanan kolonialisme. Mereka tidak hanya memikirkan keberlangsungan organisasi pada masanya, tetapi juga meletakkan fondasi perjuangan bagi generasi berikutnya.

Oleh karena itu, Tanwir harus dimaknai sebagai ruang untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, memperbarui pemikiran, dan meneguhkan cita-cita Persyarikatan.

Muhammadiyah membutuhkan kader yang bukan hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga memahami sejarah, menguasai ideologi, memiliki integritas, serta mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam kehidupan nyata.

Semoga melalui Tanwir, Muhammadiyah semakin kokoh sebagai gerakan pencerahan, semakin kuat dalam persatuan, dan semakin luas memberikan manfaat bagi Indonesia serta kemanusiaan semesta.

Wallahu a’lam bish-shawab.