Cuaca Sumatera

Diperbarui 00.02 WIB · Sumber Open-Meteo
Medan
24°
🌦 Gerimis ringan
Padang
25°
🌤 Berawan sebagian
Pekanbaru
25°
⛅ Berawan
Palembang
25°
⛅ Berawan
Banda Aceh
26°
⛅ Berawan
Batam
27°
⛅ Berawan
Bandar Lampung
27°
🌤 Berawan sebagian
Budiman News › Tambang › Berita
Tambang

Dugaan Pelanggaran Pajak, Lingkungan, dan RKAB Tambang CV Putra YLM Disorot Kejari Solok

Kejari Solok Dalami Dugaan Korupsi Pengelolaan Tambang Galian C Periode 2020–2026, Sejumlah Perusahaan dan Instansi Telah Dimintai Keterangan

SOLOK — Aktivitas pertambangan Galian C yang dilakukan CV Putra YLM di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menjadi perhatian publik. Sejumlah persoalan terkait dugaan ketidakpatuhan pajak, potensi kerusakan lingkungan, serta kelengkapan dokumen teknis dan administratif pertambangan kini tengah menjadi bagian dari proses penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok.

Melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Solok tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aktivitas pertambangan Galian C di kawasan tersebut untuk periode 2020–2026.

Penyelidikan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi berdampak terhadap keuangan negara maupun kepentingan masyarakat.

Direktur CV Putra YLM Dimintai Keterangan

Berdasarkan dokumen resmi Kejari Solok Nomor B-2011/L.3.15.4/Fd.1/09/2026 tertanggal 14 September 2026, Yurnalis selaku Direktur CV Putra YLM diminta hadir untuk memberikan keterangan pada Kamis, 17 September 2026, pukul 09.00 WIB di Kantor Kejari Solok.

Dalam surat tersebut, Yurnalis juga diminta membawa sejumlah dokumen penting terkait kegiatan pertambangan, antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta dokumen pendukung lainnya.

Permintaan keterangan itu merupakan bagian dari penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-03/L.3.15/Fd.1/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026, yang kemudian diperpanjang melalui Nomor PRIN-03.a/L.3.15/Fd.1/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Penyelidikan Menjangkau Sejumlah Perusahaan dan Instansi

Kasi Pidsus Kejari Solok, Aristoteles, S.H., membenarkan bahwa tim penyelidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Nagari Air Dingin.

Menurut Aristoteles, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan di antaranya pelaku kegiatan pertambangan CV Putra YLM dan PT Bukit Villa Putri.

Tim penyelidik juga telah mengumpulkan berbagai dokumen terkait kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Saat ini, dokumen-dokumen itu tengah dipelajari dan dicocokkan dengan keterangan yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak perusahaan. Sejumlah instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan perizinan, pengawasan, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup juga telah dimintai keterangan.

Instansi tersebut meliputi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas PUPR Kabupaten Solok, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, serta perangkat Nagari Air Dingin.

Aristoteles menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Tim terus mendalami berbagai keterangan dan dokumen untuk memperkuat pembuktian terhadap dugaan perbuatan melawan hukum dalam aktivitas pertambangan tersebut.

RKAB, KTT, Pajak, dan Lingkungan Jadi Sorotan

Di luar proses penyelidikan dugaan korupsi, sejumlah aspek lain dalam aktivitas pertambangan CV Putra YLM juga membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

Pertama, terkait kelengkapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta keberadaan Kepala Teknik Tambang (KTT). Kedua aspek tersebut perlu ditelusuri berdasarkan jenis izin, periode kegiatan, dan regulasi pertambangan yang berlaku pada masing-masing tahun.

Kepatuhan perusahaan pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan izin usaha. Pemenuhan kewajiban teknis, operasional, keselamatan pertambangan, serta pelaporan juga menjadi bagian penting dalam pengawasan.

Kedua, dugaan penggelapan atau ketidakpatuhan pajak perlu ditelusuri melalui kesesuaian data produksi, volume penjualan, serta pemenuhan kewajiban pajak daerah maupun penerimaan negara sesuai ketentuan.

Ketiga, aspek lingkungan hidup juga membutuhkan perhatian serius. Pemeriksaan perlu mencakup persetujuan lingkungan, pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, serta kondisi faktual kawasan pertambangan.

Transparansi dan Penegakan Hukum Dinantikan

Berbagai persoalan tersebut menjadi penting untuk dibuka secara transparan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, serta hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Publik tentu berharap proses penegakan hukum berjalan profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus memperoleh ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Dugaan yang sedang diselidiki tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana yang telah terbukti.

Aristoteles, S.H. menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Tim penyelidik terus mendalami berbagai keterangan dan dokumen guna memperkuat pembuktian atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Masyarakat kini menantikan perkembangan penyelidikan Kejari Solok, terutama menyangkut kepastian kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pertambangan, kewajiban perpajakan, dan perlindungan lingkungan hidup.

(Tim Redaksi)

AKUMALU.com — Akurat, Terpercaya, untuk Semua.

Berita Terkait

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *