Cuaca Sumatera

Diperbarui 18.51 WIB · Sumber Open-Meteo
Medan
24°
🌦 Gerimis
Padang
25°
🌧 Hujan sedang
Pekanbaru
25°
⛅ Berawan
Palembang
26°
⛅ Berawan
Banda Aceh
25°
🌦 Gerimis
Batam
25°
🌦 Gerimis ringan
Bandar Lampung
26°
⛅ Berawan
Budiman News › Opini › Berita
Opini

DEMOCRATIE MET LEIDERSCHAP DALAM PENCALONAN WAPRES RI: MATINYA ASPIRASI PIMPINAN PARTAI POLITIK

Oleh: Advokat Buya Ki Jal Atri Tanjung Rajo Amat Mudo

Wakil Ketua PWM Sumatera Barat

Demokrasi yang Kehilangan Ruh Kepemimpinan

Istilah Democratie met Leiderschap atau demokrasi dengan kepemimpinan pernah menjadi diskursus penting dalam perjalanan pemikiran politik Indonesia. Demokrasi tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus ditopang oleh kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan memiliki visi kebangsaan.

Namun, dinamika politik Indonesia, khususnya dalam proses pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia, memperlihatkan gejala yang patut menjadi perhatian. Demokrasi yang semestinya memberikan ruang bagi kaderisasi dan aspirasi partai politik justru berpotensi berubah menjadi demokrasi yang dikendalikan oleh segelintir elite.

Fenomena ini memperlihatkan semakin lemahnya posisi pimpinan partai politik dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Aspirasi yang lahir dari proses panjang kaderisasi, pengabdian, dan perjuangan politik seolah tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon pemimpin bangsa.

1. Matinya Aspirasi Ketua Umum Partai Politik

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, pencalonan Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum strategis bagi partai politik untuk mengajukan kader terbaiknya.

Ketua umum partai yang telah membangun organisasi, memperkuat basis massa, serta memiliki pengalaman politik dan kenegaraan tentu memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan sebagai calon pemimpin nasional.

Namun, realitas politik menunjukkan adanya sejumlah persoalan.

Pertama, sentralisasi penentuan calon.

Penentuan calon Wakil Presiden kerap lebih dipengaruhi oleh lobi politik tertutup dan kesepakatan elite dibandingkan proses musyawarah yang demokratis di internal partai.

Akibatnya, aspirasi ketua umum dan struktur organisasi partai, termasuk suara kader di daerah, berpotensi kehilangan daya tawar dalam menentukan arah koalisi maupun pasangan calon.

Kedua, elektabilitas mengalahkan kaderisasi.

Partai politik semestinya menjadi school of leadership, yakni ruang pendidikan dan pembentukan kepemimpinan nasional.

Namun, orientasi elektabilitas yang terlalu dominan sering kali menggeser proses kaderisasi. Popularitas figur, hasil survei, dan kekuatan pencitraan dapat lebih menentukan dibandingkan rekam jejak pengabdian, kematangan politik, serta pengalaman kenegaraan.

Akibatnya, kader yang telah puluhan tahun membangun partai justru dapat tersisih oleh figur yang lebih populer, tetapi belum tentu memiliki pengalaman kepemimpinan nasional yang memadai.

Ketiga, politik koalisi dan persoalan ambang batas pencalonan.

Dalam praktik politik sebelumnya, ketentuan presidential threshold telah menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya koalisi antarpartai.

Dalam konfigurasi koalisi besar, partai kecil dan menengah berpotensi hanya menjadi pelengkap kekuatan politik. Aspirasi pimpinan partai tidak selalu memperoleh ruang yang seimbang karena keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh kekuatan politik yang dominan.

Kondisi tersebut dapat mempersempit kesempatan partai untuk memperjuangkan kader terbaiknya sendiri.

2. Partai Politik Menjadi Kendaraan Kekuasaan, Bukan Pilar Demokrasi

Ketika aspirasi pimpinan dan kader partai tidak memperoleh ruang yang proporsional, fungsi substantif partai politik sebagai pilar demokrasi patut dipertanyakan.

Partai politik seharusnya menjadi tempat persemaian gagasan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Bukan sekadar kendaraan politik (political vehicle) untuk mengantarkan figur tertentu menuju kekuasaan.

Jika fungsi tersebut terus melemah, ketua umum partai berisiko hanya ditempatkan sebagai pengelola strategi pemenangan dan konsolidasi dukungan, bukan sebagai pemimpin organisasi yang memiliki kewenangan substantif dalam memperjuangkan kader dan ideologi partainya.

Inilah persoalan mendasar yang harus dikritisi.

Demokrasi tidak boleh berhenti pada popularitas personal. Demokrasi harus memberikan ruang bagi gagasan, platform perjuangan, rekam jejak, dan proses kaderisasi yang sehat.

Undang-Undang Partai Politik telah menempatkan partai sebagai sarana partisipasi politik masyarakat sekaligus sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokratis.

Karena itu, jika partai politik tidak mampu memperjuangkan kader terbaiknya untuk jabatan strategis seperti Wakil Presiden, maka perlu ada evaluasi serius terhadap kualitas demokrasi internal dan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional.

3. Mengembalikan Marwah Democratie met Leiderschap

Untuk mengembalikan demokrasi yang berlandaskan kepemimpinan, setidaknya terdapat tiga agenda penting yang perlu diperjuangkan.

A. Memperkuat Demokratisasi Internal Partai

Pencalonan pemimpin nasional harus memberikan ruang yang lebih luas bagi mekanisme demokrasi internal partai.

Aspirasi kader, pengurus daerah, dan pimpinan partai harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Forum seperti Munas, Rakernas, atau mekanisme resmi lainnya perlu dioptimalkan agar keputusan strategis tidak hanya ditentukan oleh segelintir elite.

Partai politik harus berani membangun tradisi demokrasi yang sehat dari dalam organisasinya sendiri.

B. Mendorong Sistem Pencalonan yang Lebih Terbuka

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ketentuan presidential threshold harus menjadi momentum untuk membangun sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih terbuka, inklusif, dan kompetitif.

Namun, keterbukaan tersebut juga harus diikuti dengan penguatan demokrasi internal, pendidikan politik, serta sistem kaderisasi yang berkelanjutan.

Jangan sampai perubahan aturan hanya melahirkan konfigurasi koalisi baru yang tetap didominasi kepentingan pragmatis elite politik.

C. Mengembalikan Wakil Presiden sebagai Jabatan Kenegarawanan

Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar pelengkap kekuasaan atau posisi pendamping Presiden.

Wakil Presiden merupakan pemimpin nasional yang harus memiliki integritas, pengalaman kenegaraan, kematangan ideologis, serta kemampuan memahami dan menjembatani kepentingan masyarakat yang beragam.

Karena itu, pertimbangan dalam menentukan calon Wakil Presiden tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas atau kemampuan mendulang suara.

Pimpinan partai politik yang memiliki rekam jejak panjang, pengalaman organisasi, kematangan kepemimpinan, dan kapasitas kenegarawanan seharusnya memperoleh kesempatan yang adil untuk dipertimbangkan sebagai calon pemimpin nasional.

Penutup: Jangan Biarkan Demokrasi Dikuasai Oligarki

Demokrasi tanpa kepemimpinan yang kuat dapat kehilangan arah. Sebaliknya, kepemimpinan tanpa demokrasi berpotensi melahirkan otoritarianisme. Karena itu, keduanya harus berjalan seimbang.

Jika proses pencalonan Wakil Presiden terus berlangsung dengan mengabaikan aspirasi pimpinan dan kader partai politik, maka demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius berupa semakin kuatnya dominasi oligarki.

Kita tidak boleh membiarkan suara kader hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sesungguhnya ditentukan oleh kepentingan segelintir elite.

Sudah saatnya partai politik mengembalikan marwah dan kedaulatannya. Partai harus berani memperjuangkan kader terbaik, membangun kepemimpinan yang berintegritas, serta memastikan bahwa proses politik tetap berpijak pada demokrasi dan kepentingan bangsa.

Sebab, partai politik bukan didirikan semata-mata untuk memenangkan figur lain. Partai politik juga memiliki tanggung jawab historis untuk melahirkan dan mengajukan pemimpin terbaik bagi Indonesia.

Jangan sampai Democratie met Leiderschap hanya menjadi slogan sejarah, sementara praktik politik justru bergerak menuju Democratie met Oligarchie.

Demokrasi harus dipimpin oleh nilai, diperkuat oleh kaderisasi, dan dikawal oleh aspirasi rakyat.

Wallahu a’lam bish shawab.

Berita Terkait

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *