PADANG, budimannews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/5/2026), di Padang.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proses audit hingga tuntas.
Exit meeting menjadi tahapan penting dalam proses pemeriksaan keuangan, karena menjadi forum penyampaian hasil evaluasi awal, klarifikasi data, hingga penyempurnaan terhadap berbagai catatan auditor sebelum laporan final diterbitkan.
Kehadiran langsung Gubernur Mahyeldi dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Sumbar menempatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagai prioritas utama.
“Ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab,” demikian semangat yang tercermin dalam agenda tersebut.
Melalui koordinasi intensif antara BPK, BPKAD, dan seluruh perangkat daerah, Sumbar optimistis mampu mempertahankan capaian opini terbaik atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penguatan tata kelola keuangan yang profesional dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (*)
