PADANG, Budimannews.com | 3 Maret 2026 — Kepala , Eri, S.Sos., M.Si., menerima audiensi jajaran di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam membahas penguatan kolaborasi sekaligus transformasi digital dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Padang.
Audiensi dihadiri oleh Sekretaris PJKIP Arif Budiman Effendi, sejumlah pengurus lainnya, serta didampingi Penasehat PJKIP Rommi Delfiano. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada upaya meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.
Dalam kesempatan itu, Eri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tengah mempersiapkan program digitalisasi bansos yang dirancang menjadi salah satu proyek percontohan di Sumatera. Langkah ini terinspirasi dari keberhasilan implementasi sistem serupa di , Jawa Timur, yang dinilai mampu memperbaiki tata kelola bantuan sosial secara signifikan.
“Program digital bansos Kota Padang kita siapkan sebagai salah satu proyek di Sumatera, setelah Banyuwangi berhasil menerapkannya. Kita ingin sistem yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi persoalan data ganda maupun bantuan yang tidak sesuai peruntukannya,” tegas Eri.
Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan akuntabel. Melalui sistem berbasis digital, proses pendataan penerima manfaat dapat diverifikasi secara lebih ketat, pembaruan data dilakukan secara berkala, serta pengawasan dapat dilakukan secara real time.
Eri juga menekankan bahwa pembenahan data menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Integrasi data dengan berbagai perangkat daerah dan stakeholder terkait diharapkan mampu meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun tumpang tindih penerima bantuan.
Sementara itu, jajaran PJKIP Kota Padang menyampaikan dukungan terhadap langkah digitalisasi tersebut. Mereka menilai transformasi sistem bansos akan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan program sosial.
Sekretaris PJKIP, Arif Budiman Effendi, dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam memastikan program bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke depan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial menyatakan siap membuka ruang masukan serta pengawasan publik dalam proses implementasi digitalisasi bansos.
Dengan langkah ini, Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan sosial. Transformasi digital di sektor bantuan sosial diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem, tetapi juga memastikan keadilan distribusi bagi masyarakat yang paling membutuhkan di Kota Padang.
