Oleh: Hendri Gunawan

Perubahan APBD bukan sekadar rutinitas administrasi pemerintahan. Di balik setiap angka yang berubah, tersimpan pilihan politik, arah pembangunan, sekaligus pertaruhan kepercayaan publik. Ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada saat yang sama justru menaikkan anggaran infrastruktur hingga mencapai Rp952 miliar, publik tentu berhak bertanya: apakah ini langkah berani atau justru perjudian fiskal?

Penurunan PAD hingga lebih dari 18 persen menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri sedang menghadapi tantangan. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan potensi ekonomi daerah.

Namun, pemerintah memilih tetap menggenjot pembangunan infrastruktur. Secara ekonomi, keputusan ini memiliki dasar yang cukup kuat. Infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect), mulai dari membuka lapangan kerja, memperlancar distribusi barang dan jasa, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keputusan tersebut juga ditopang oleh meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat. Artinya, ruang fiskal masih tersedia untuk memastikan pembangunan tidak terhenti. Meski demikian, ketergantungan terhadap dana transfer tidak boleh menjadi kebiasaan yang mengurangi semangat daerah dalam meningkatkan PAD secara mandiri.

Yang perlu diawasi bukan hanya besarnya anggaran, melainkan kualitas pelaksanaannya. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Tanpa pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas, kenaikan belanja modal justru berpotensi menjadi beban di kemudian hari.

DPRD Sumbar memegang peran strategis sebagai lembaga pengawas. Pembahasan Perubahan KUA-PPAS harus menjadi ruang untuk menguji setiap program, memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mampu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan penurunan target PAD. Apakah disebabkan kondisi ekonomi nasional, melemahnya sektor tertentu, atau target sebelumnya terlalu optimistis? Transparansi inilah yang akan membangun kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya akan menilai besarnya angka dalam APBD, tetapi juga hasil nyata yang mereka rasakan. Jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin cepat, infrastruktur yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan merupakan ukuran sesungguhnya dari keberhasilan perubahan anggaran.

Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas belanja, memperkuat pengawasan, dan terus mencari terobosan dalam meningkatkan PAD. Keberanian mengambil keputusan fiskal memang diperlukan, tetapi keberanian itu harus dibuktikan melalui hasil yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

— Hendri Gunawan
Pengamat Kebijakan Publik dan Pimpinan Media MMNEWS – mimbar-minangnews.com