Oleh: Irdam Imran
Pengamat Politik Media Digital
Yogyakarta, 13 September 2026
Bencana selalu datang membawa ketidakpastian. Namun, satu hal yang tidak boleh ikut menjadi tidak pasti adalah kehadiran pertolongan.
Ketika gempa mengguncang, banjir merendam permukiman, longsor memutus akses, atau erupsi memaksa masyarakat meninggalkan rumah, warga tidak membutuhkan terlalu banyak teori. Mereka membutuhkan pertolongan yang cepat, terkoordinasi, dan dapat dipercaya.
Di titik inilah kepercayaan publik menemukan maknanya sebagai modal sosial. Kepercayaan bukan sekadar persoalan citra, melainkan fondasi yang memungkinkan masyarakat, pemerintah, relawan, dan berbagai lembaga bergerak bersama menghadapi krisis.
Pesan tersebut menjadi salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Yogyakarta, 11–13 September 2026. Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, yang juga Ketua Dewan Penasihat MDMC Sumatera Barat, mendorong agar kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah dikonversi menjadi kapasitas nyata untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.
Gagasan itu tidak berhenti pada upaya mempercepat pengiriman bantuan. Lebih jauh, gagasan tersebut menyentuh bagaimana seluruh kekuatan sosial yang dimiliki Muhammadiyah dapat dihubungkan dalam sebuah jejaring kemanusiaan yang terintegrasi, tangguh, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Irman memperkenalkan gagasan pengembangan yang disebut MDMC 4.0 atau Integrated Humanitarian and Resilience Network. Istilah tersebut bukan nomenklatur resmi organisasi, melainkan sebuah gagasan untuk melanjutkan penguatan tanggap darurat, manajemen bencana, dan pembangunan ketangguhan masyarakat yang selama ini telah berjalan.
Maknanya sederhana, tetapi strategis: jangan biarkan kekuatan besar bekerja sendiri-sendiri.
Muhammadiyah dan Potensi Ekosistem Kemanusiaan
Muhammadiyah memiliki jaringan sosial yang luas. Sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, masjid, kader, organisasi otonom, relawan, serta berbagai amal usaha merupakan aset penting yang dapat dikonsolidasikan untuk kepentingan kemanusiaan.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya. Dunia usaha mempunyai kemampuan logistik dan pembiayaan. Perguruan tinggi menyimpan kekuatan ilmu pengetahuan dan inovasi. Media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik serta menyebarluaskan informasi yang akurat.
Jika seluruh kekuatan tersebut dapat dihubungkan melalui mekanisme kerja yang jelas, Indonesia tidak hanya memiliki lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga sebuah ekosistem kemanusiaan yang mampu bekerja lintas sektor.
Inilah inti penting dari gagasan MDMC 4.0: mengubah jejaring sosial menjadi kekuatan operasional yang dapat diandalkan ketika masyarakat menghadapi bencana.
Kepercayaan publik adalah modal sosial. Namun, kepercayaan tidak boleh berhenti sebagai reputasi. Ia harus diterjemahkan menjadi kemampuan untuk menghubungkan sumber daya, mengambil keputusan, menggerakkan bantuan, dan memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Indonesia dan Urgensi Budaya Kesiapsiagaan
Gagasan tersebut semakin relevan karena Indonesia berada di tengah berbagai risiko bencana yang tinggi.
World Risk Index 2025, sebagaimana dirujuk dalam diskusi mengenai risiko bencana, menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 193 negara dengan skor 39,80, setelah Filipina dan India. Indeks ini memperhitungkan keterpaparan terhadap berbagai ancaman alam, kerentanan masyarakat, serta kapasitas menghadapi risiko.
Angka tersebut semestinya tidak hanya dibaca sebagai statistik. Ia merupakan peringatan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi agenda bersama dan berkelanjutan.
Indonesia membutuhkan perubahan paradigma: dari budaya yang baru bergerak setelah bencana terjadi menuju budaya yang siap menghadapi bencana sebelum krisis datang.
Selama ini, perhatian publik dan mobilisasi sumber daya sering kali meningkat setelah bencana terjadi. Anggaran, relawan, bantuan, dan logistik baru bergerak ketika korban sudah berjatuhan dan kerusakan meluas.
Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang telah dipersiapkan sebelum bencana?
Di sinilah mitigasi harus ditempatkan sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran.
Setiap rupiah yang digunakan untuk memperkuat bangunan, mengembangkan sistem peringatan dini, melatih relawan, meningkatkan kesiapan rumah sakit, menyiapkan logistik, mengedukasi masyarakat, dan membangun jalur evakuasi merupakan investasi untuk mengurangi korban serta meminimalkan kerugian.
Kesiapsiagaan bukan pekerjaan satu lembaga. Ia merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan komitmen lintas sektor.
Trigger Mechanism: Jangan Memulai dari Nol
Salah satu gagasan menarik yang disampaikan Irman adalah pentingnya trigger mechanism, yakni mekanisme pemicu tindakan yang telah disepakati sebelum krisis terjadi.
Dalam keadaan normal, banyak pihak dapat terlihat siap. Namun, ketika bencana datang, persoalan sebenarnya baru terlihat.
Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengaktifkan relawan? Dari mana logistik diberangkatkan? Rumah sakit mana yang menerima korban? Bagaimana data dibagikan? Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya telah memiliki jawaban sebelum bencana terjadi.
Sebab, dalam keadaan darurat, waktu bukan sekadar ukuran. Waktu adalah kehidupan.
Semakin cepat keputusan dibuat dan jejaring bergerak, semakin besar peluang masyarakat untuk diselamatkan. Keterlambatan koordinasi dapat memperbesar dampak bencana, sementara kesiapan yang terencana dapat menyelamatkan sumber daya, mempercepat pertolongan, dan mengurangi penderitaan.
Karena itu, MDMC 4.0 dapat dibaca sebagai upaya membangun sistem yang memungkinkan berbagai kekuatan bergerak berdasarkan kesepakatan dan prosedur yang telah disiapkan, tanpa harus menunggu seluruh keputusan baru dirumuskan setiap kali krisis terjadi.
Jejaring kemanusiaan harus mengetahui kapan bergerak, siapa melakukan apa, sumber daya apa yang tersedia, bagaimana informasi dibagikan, serta bagaimana pertanggungjawaban dilaksanakan.
Teknologi dapat membantu mempercepat proses tersebut. Namun, teknologi hanyalah alat. Kekuatan utama tetap terletak pada manusia, kepemimpinan, kepercayaan, kompetensi, dan komitmen untuk bekerja bersama.
Dari Kepercayaan Menjadi Ketangguhan
Muhammadiyah memiliki modal sosial yang besar. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, masjid, dan berbagai amal usahanya merupakan aset yang dibangun melalui sejarah panjang pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana modal kepercayaan tersebut dikembangkan menjadi modal ketangguhan bangsa.
Bencana tidak mengenal perbedaan politik. Banjir tidak bertanya siapa pilihan politik seseorang. Gempa tidak mengenal identitas organisasi. Dalam situasi bencana, sekat-sekat sosial menjadi kecil di hadapan kebutuhan manusia untuk diselamatkan.
Karena itu, kerja kemanusiaan membutuhkan kolaborasi yang melampaui kepentingan sektoral.
Pemerintah, Muhammadiyah, Palang Merah Indonesia (PMI), dunia usaha, perguruan tinggi, media, komunitas, relawan, dan masyarakat harus mampu bergerak dalam satu orkestrasi kemanusiaan.
Setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Pemerintah memastikan kebijakan dan koordinasi kewenangan. Lembaga kemanusiaan menggerakkan relawan dan pelayanan. Dunia usaha mendukung logistik serta pembiayaan. Perguruan tinggi menghadirkan riset dan inovasi. Media membangun literasi, menyebarkan informasi, dan mengawasi akuntabilitas.
Kolaborasi semacam ini tidak cukup hanya dibangun melalui seruan. Ia membutuhkan protokol bersama, latihan berkala, pemetaan sumber daya, pertukaran data yang aman, serta evaluasi yang terbuka.
Rakernas MDMC di Yogyakarta, yang diisi dengan sambutan Ketua LRB-MDMC PP Muhammadiyah H. Budi Setiawan, pidato Menko PMK Pratikno, dan amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, serta ditutup oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga Ketua PMI, memberikan pesan bahwa penanggulangan bencana merupakan agenda bersama.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kerja kemanusiaan melalui sinergi, profesionalisme, dan kesiapan menghadapi risiko yang terus berkembang.
Resonansi dari Yogyakarta
Dari Yogyakarta, ada satu pesan yang layak dibawa pulang: kepercayaan publik bukan hanya sesuatu yang harus dijaga, tetapi juga sesuatu yang harus digerakkan.
Kepercayaan harus melahirkan kapasitas.
Kapasitas harus melahirkan kesiapsiagaan.
Kesiapsiagaan harus melahirkan perlindungan.
Dan perlindungan harus berujung pada pemulihan kehidupan masyarakat.
Bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, dampaknya dapat dikurangi. Korban dapat ditekan. Kerugian dapat diminimalkan. Pemulihan dapat dipercepat.
Karena itu, MDMC 4.0 bukan semata-mata cerita tentang teknologi atau organisasi masa depan. Ia merupakan gagasan tentang bagaimana iman, ilmu, jaringan sosial, profesionalisme, dan kepercayaan publik dipertemukan dalam satu gerakan kemanusiaan.
Jika gagasan tersebut berhasil diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret, Muhammadiyah tidak hanya menjadi organisasi yang hadir ketika bencana terjadi. Lebih dari itu, Muhammadiyah dapat menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil yang membantu Indonesia bersiap sebelum bencana, hadir ketika bencana datang, dan mendampingi masyarakat hingga kehidupan kembali pulih.
Di situlah sesungguhnya makna sebuah jejaring: bukan sekadar banyak orang yang terhubung, melainkan banyak kekuatan yang mampu bergerak bersama ketika kemanusiaan membutuhkan.
BNEWS — Inspirasi, Aksi, Kolaborasi.
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.