PADANG, BNEWS – Pembangunan infrastruktur yang merata dan pemulihan wilayah terdampak bencana menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Agam ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi program pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2027, terutama kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Agam serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk periode 2026–2028.
Rapat dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sumbar, Widya Prima Hatta, ST, MT, bersama jajaran terkait. Pembahasan diarahkan untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kewenangan pemerintah provinsi, prioritas pembangunan, kemampuan anggaran, dan kesiapan teknis.
Sejumlah Ruas Jalan dan Jembatan Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di Kabupaten Agam menjadi bahan pembahasan. Di antaranya, ruas jalan Matur–Palembayan, Palupuh–Pagadih–Koto Tinggi, Palembayan–Palupuh–Simpati, Manggopoh–Padang Lua, Tiku–Sasak, serta akses Kelok 44.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, pembahasan juga mencakup penggantian serta pelebaran jembatan, penanganan sumber daya air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pengamanan kawasan pantai.
Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil ekonomi, menjaga konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan akses terhadap layanan publik.
Penanganan Pascabencana Perlu Perencanaan Terpadu
Kebutuhan pemulihan infrastruktur pascabencana turut menjadi perhatian, mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Agam masih menghadapi kerusakan infrastruktur akibat bencana.
Penanganan tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga perencanaan yang terkoordinasi agar program pemulihan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) periode 2026–2028 menjadi salah satu aspek yang dibahas untuk mendukung proses pemulihan secara terarah dan berkelanjutan.
Usulan Daerah Ditindaklanjuti Sesuai Prioritas
Bappeda Sumbar menjelaskan bahwa tindak lanjut setiap usulan akan mempertimbangkan kewenangan, prioritas pembangunan, kemampuan anggaran, dan kesiapan teknis. Untuk kebutuhan yang memerlukan kajian lebih mendalam, koordinasi akan dilanjutkan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Data serta usulan dari Pemerintah Kabupaten Agam akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar program pembangunan tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sinkronisasi perencanaan diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana, serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Agam dan Sumatera Barat secara keseluruhan.
BNEWS — Akurat, Terpercaya, untuk Semua.
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.