Budimannews.com, Padang – Salah satu Balon Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat yang mengaku akan mengelola lembaga itu dengan manajerial yang transparan, ternyata sejauh ini tak bisa bersikap transparan. Hal tersebut disesalkan dunia olah raga di Sumbar.
Mereka menyimpulkan sosok seperti itu sebagai calon yang diragukan integritasnya sebagai pemimpin KONI di masa depan.
Hamdanus, calon yang dimaksud ternyata menuai kecaman dari insan olah raga di Sumbar. Hingga saat ini, ternyata ia masih belum memberikan laporan pertanggungjawabannya semasa ia menjabat.
Sejumlah pengurus cabang olahraga mendesak pengurus KONI Sumatera Barat periode 2022 untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangannya.
Hingga saat ini laporan pertanggungjawaban di masa kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Sumbar Hamdanus itu belum jelas.
“Kita minta kepengurusan zaman Hamdanus mempertanggungjawabkan laporan keuangannya,” kata Ketua Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Sumbar, Harry Algamar kepada wartawan, Minggu (23/3/2025) di Padang.
Harry menyebutkan di zaman itu diduga banyak penyelewengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
“Diduga ada penyelewengan seperti biaya perjalanan dinas yang tidak ada pergeseran hingga pembelian jas yang tidak ada dalam RAB,” kata Harry.
Menurut Harry tidak adanya laporan pertanggungjawaban itu menjadi gunjingan di kalangan pengurus olahraga.
“Ada apa? Kenapa tidak dibikin laporan pertanggungjawabannya. Ini mungkin ada apa-apanya,” kata Harry.
Wakil Ketua Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia Sumbar BM Satria Dwiputra juga mendesak pengurus periode 2022 mempertanggungjawabkan laporan keuangannya.
Hal itu, kata Satria bisa menjadi celah pengurus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum.
Apalagi Plt Ketua KONI saat itu Hamdanus akan mencalonkan diri sebagai ketua.
“Kita tidak ingin KONI berurusan dengan hukum lagi seperti di kepengurusan sebelumnya. Kapan lagi fokus mengurus olahraga jika masih berurusan dengan hukum,” kata Satria.
Satria menginginkan KONI ke depan bisa fokus mengurus olahraga sehingga dibutuhkan sosok yang bersih dan transparan.
Wakil Ketua KONI Sumbar periode 2022 Esneti yang dikonfirmasi membenarkan adanya desakan dari pengurus cabor untuk meminta pertanggungjawaban laporan keuangan periode 2022 lalu.
Di periode itu kata Esneti, KONI Sumbar mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp 2,2 miliar.
Di akhir periode kepengurusan pelaksana tugas terdapat sisa anggaran Rp 800 juta.
“Yang didesak itu anggaran yang terpakai Rp 1,3 miliar itu,” jelas Esneti.
Menurut Esneti soal adanya dugaan penyelewengan dana yang tidak sesuai RAB, dirinya tidak mengetahui secara pasti.
“Saya tidak tahu itu karena saya bukan di bidang anggaran. Tapi pengurus cabor menduga ada hal itu,” kata Esneti.
Soal laporan pertanggungjawaban, menurut Esneti pihaknya sudah mengusulkan ke Plt Ketua Hamdanus untuk diselesaikan.
“Tapi saat itu tidak digubris,” jelas Esneti.
Mereka meragukan integritas Hamdanus untuk meminpin KONI di masa depan. (*)
