Budimannews.com – Sabtu, 18 April 2026 Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, melakukan peninjauan langsung ke kawasan persawahan di Lima Kaum dan Rambatan dalam rangka kunjungan pengawasan (kunwas) pada 16–18 April 2026 di Sumatera Barat.
Dalam peninjauan tersebut, M Shadiq menemukan bahwa sejumlah lahan pertanian masih belum dapat digarap sejak terjadinya bencana galodo pada tahun 2024, yang kemudian diperparah oleh bencana hidrometeorologi pada 2025. Kondisi ini berdampak serius terhadap produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat.
“Sudah cukup lama sawah ini tidak bisa difungsikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas M. Shadiq di lokasi.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, khususnya dalam penanganan pascabencana di sektor pertanian.
M Shadiq secara tegas meminta kepada kementerian terkait serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) lahan pertanian yang terdampak. Menurutnya, langkah cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan memulihkan ekonomi mereka.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri telah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan lahan persawahan terdampak bencana. Berbagai langkah strategis telah disiapkan guna memastikan program rehabilitasi berjalan optimal di sejumlah wilayah terdampak.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, menyampaikan bahwa perhatian dari Menteri Pertanian RI menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan.
“Perhatian pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian, sangat membantu dalam mempercepat proses pemulihan. Kami terus berupaya agar lahan-lahan pertanian yang terdampak bisa segera kembali produktif,” ujarnya.
Di tingkat nasional, penanganan bencana dan proses pemulihan (recovery) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh berbagai kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta pemerintah daerah, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai koordinator utama dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
M Shadiq juga menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi sawah ini tidak hanya menyangkut sektor pertanian, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara luas di Sumatera Barat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera menghasilkan langkah nyata di lapangan. (*)
