Pelajaran dari Tanah Minang

Oleh: Advokat Buya Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H. (Rajo Amat Mudo)

Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-81. Namun, satu pertanyaan mendasar masih layak diajukan: apakah pembangunan benar-benar telah dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia?

Fakta menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan serius. Pulau Jawa yang hanya mencakup sekitar 7 persen dari luas wilayah Indonesia, menyumbang sekitar 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024. Sementara itu, berbagai daerah di luar Jawa, termasuk Sumatera Barat, masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur, investasi, dan kesempatan ekonomi.

Pembangunan jalan tol belum sepenuhnya tersambung, pelabuhan belum berkembang menjadi pusat logistik internasional, rumah sakit rujukan nasional masih terbatas, perguruan tinggi berkelas dunia belum merata, dan lapangan kerja berkualitas masih sulit diperoleh.

Warisan Sejarah yang Belum Tuntas

Ketimpangan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sejak masa kolonial Belanda, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pusat perdagangan lebih banyak difokuskan di Pulau Jawa. Daerah lain, termasuk Sumatera Barat, lebih banyak diposisikan sebagai wilayah penghasil komoditas seperti kopi, emas, dan hasil bumi lainnya.

Kebijakan tersebut berlanjut pada masa Orde Baru melalui konsentrasi industri dan investasi di Pulau Jawa. Ketika era otonomi daerah dimulai pada 1999, kesenjangan yang telah terbentuk selama puluhan tahun tentu tidak mudah untuk dikejar.

Sejarah juga mencatat lahirnya PRRI pada 1958 sebagai salah satu bentuk kritik terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai terlalu berpusat di Jakarta.

Ketimpangan yang Masih Terlihat

Berbagai indikator pembangunan masih menunjukkan adanya kesenjangan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta telah mencapai sekitar 81,9, sedangkan Sumatera Barat berada di kisaran 73,5. Infrastruktur jalan tol di Pulau Jawa telah terhubung secara luas, sementara ruas Tol Padang–Pekanbaru masih dalam proses penyelesaian.

Di sektor logistik, Pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi gerbang utama perdagangan internasional Indonesia. Sebaliknya, Pelabuhan Teluk Bayur hingga kini masih berfungsi sebagai pelabuhan regional.

Dampaknya sangat nyata. Biaya logistik di daerah lebih tinggi sehingga harga berbagai kebutuhan masyarakat ikut meningkat. Banyak lulusan terbaik perguruan tinggi di Sumatera Barat memilih bekerja di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai brain drain, yaitu berpindahnya sumber daya manusia terbaik dari daerah menuju pusat.

Otonomi Daerah Belum Sepenuhnya Berbuah

Pemerintah memang telah mengalokasikan dana transfer ke daerah yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Namun, berbagai proyek strategis nasional masih banyak ditentukan dari pusat.

Pengambilan keputusan yang sangat terpusat sering kali membuat kebutuhan daerah belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Membangun Indonesia yang Lebih Adil

Sudah saatnya paradigma pembangunan bergeser dari sekadar berorientasi pada Jawa menjadi benar-benar Indonesia-sentris.

Beberapa langkah strategis yang perlu diwujudkan antara lain:

• Mendorong hilirisasi industri di daerah agar komoditas seperti kopi Sumatera Barat tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.
• Mempercepat penyelesaian infrastruktur strategis, seperti Tol Trans Sumatera, revitalisasi jalur kereta api, serta penguatan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pusat logistik regional.
• Membangun sumber daya manusia melalui pemerataan perguruan tinggi, rumah sakit rujukan, pusat riset, dan fasilitas pendidikan berkualitas di luar Pulau Jawa.
• Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan tetap memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penutup

Indonesia akan benar-benar maju apabila masyarakat di Padang, Wamena, Tarakan, dan berbagai daerah lainnya memperoleh kesempatan, fasilitas, serta kualitas pelayanan publik yang setara dengan masyarakat di Jakarta.

Selama kesenjangan pembangunan masih terjadi, cita-cita sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Sebagaimana semangat yang diwariskan Bung Hatta, pembangunan nasional harus berangkat dari kekuatan daerah. Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia yang hanya memajukan Jakarta, melainkan Indonesia yang menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh wilayah Nusantara.