Oleh Labai Korok
Sinkronisasi pemerintah provinsi/daerah dengan pemerintah pusat sudah diatur dalam sistem hubungannya imperatif bukan lagi top down, partisipatif, teknokratik atau otonomi daerah, maka Pilkada 2024 sudah tepat Mahyeldi-Vasko tetap fokuskan bidang pertanian jadi unggulan untuk periode kedua.
Adapun alur dari penyelarasan RPJP Daerah dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah tersusunnya rencana dokumen RPJP Daerah yang berkualitas dan ‘imperatif’ yang selaras, sinkron dengan RPJP Nasional tahun 2025-2045, dalam penyusunan RPJPN-RPJPD terkhusus pertanian.
Kata “imperatif” menjadi fokus baru sistem bernegara Indonesia sebagai hubungan dengan pembangunan pemerintah pusat, nah ini menggantikan pendekatan sebelumnya seperti partisipatif, top down, dan teknokratik.
Arti kata Imperatif dalam kamus besar bahasa indonesia adalah “bersifat memerintah atau memberi komando, bersifat mengharuskan atau bentuk perintah untuk kalimat yang menyatakan keharusan melaksanakan perbuatan atau larangan.
Alhamdulillah Mahyeldi-Vasko menghadapi situasi yang imperatif ini sudah menyiapkan semua program unggulan yang menjadi kalaboratif diantaranya bidang pertanian, infrastruktur ketahanan pangan.
Tepuk besahutan terjadi, ternyata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan Kementerian PU akan memprioritaskan proyek infrastruktur yang mendukung swasembada pangan atau pertanian.
Hal ini disampaikannya saat rapat dewan dan salah satu wartawan nasional menemui usai rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Arti kementrian PU memfokuskan memperbaiki infrastruktur berkaitan dengan pertanian seperti pembangunan, penyelesaian dan perbaiki jaringan irigasi nasional dan daerah, pembangunan jalan ketempat usaha, kegiatan pertanian dan lainnya.
Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah pusat dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, kementrian PU mengatakan, kewajiban nanti adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mencapai program swasembada pangan dan pertanian tersebut.
Alhamdulillah, kondisi kementrian PU tersebut fokus bidang pertanian ini sudah imperatif, serta sesuai dengan visi, misi dan program unggulan Mahyeldi-Vasko yang akan berpihak kepetani.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Vasko menegaskan komitmen mereka untuk kembali mendorong sektor pertanian dengan mengalokasikan 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat.
Langkah Mahyeldi-Vasko ini melanjutkan kesuksesan bidang pertanian pada periode pertamanya yang bisa dilihat dari kajian BPS yaitu Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan dampak positif dari kebijakan ini. Pada Januari 2024, nilai tukar petani (NTP) di Sumatera Barat tercatat meningkat signifikan, mencapai rata-rata 116,14.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani di daerah ini.
Selain peningkatan NTP, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara umum.
Pertumbuhan tersebut tercatat sebesar 1,18 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,52 persen pada 2022, dan mencapai 3,54 persen di tahun 2023.
Sementara menurut data statistik 2023, sektor pertanian menyumbang 21,20 persen terhadap PDRB Sumatera Barat. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Tentu harapan dengan nanti terpilihnya Mahyeldi-Vasko memberi kesempatan besar bahwa pemerintah provinsi Sumatra Barat mewujudkan petani makmur, sejahtera dan bahagia.
