Oleh Labai Korok Piaman
Seorang tokoh asal Solok, Bung Mevrizal dalam dialog PadangTV menyatakan bahwa perlu diusut tuntas kasus tambang Ilegal Kabupaten Solok yang menyebabkan meninggalnya warga puluhan orang. Tangkap siapa oknum aparat, oknum pejabat Pemda Solok, Pemodal dan lainnya yang membuka tambang ini.
Catatan Penulis ini kasus kematian terbesar disebabkan tabang ilegal disumbar, korban luka-luka juga sangat banyak di kejadian ini. Sebelum ini ada kasus bencana tambang legal tidak puluhan orang, Kita perlu prihatin dengan kejadian ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), mengatakan ada 13 orang korban tewas akibat longsor yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal yang berada di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti tersebut.
“Total korban meninggal dunia berjumlah 13 orang,” saat dikonfirmasi media nasional, pada Minggu (29/9/2024) lalu.
Sementara untuk korban selamat, ungkap Irwan berjumlah 12 orang dengan kondisi luka ringan dan berat.
“Untuk korban selamat berjumlah 12 orang dengan kondisi luka ringan dan berat. Sementara untuk keseluruhan korban dari kejadian ini sebanyak 25 orang. Itu meliputi yang meninggal dan selamat.
Penulis sangat setuju dengan desakan polisi mengusut tuntas kasus ini, seperti dorongan oleh tokoh asal Solok Mevrizal kemarin saat live. Harapan dalam waktu dekat ditetapkan tersangka agar ada efek jera dari pembukaan lahan tambang Ilegal ini.
Dari berita yang ada, Alhamdulillah pihak kepolisian akan mengusut dugaan pidana di lokasi longsor tambang emas ilegal yang berada di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Polisi akan mengusut dugaan adanya donatur dan operator alat berat di lokasi tersebut.
Maka niat baik kepolisian tersebut mencari pelaku tambang harus dibantu juga oleh lembaga masyarakat agar kasus ini tuntas seperti WALHI, dinas kehutanan propinsi Sumatera Barat dan pihak lain pemangku kepentingan.
Hemat Penulis cukup sudah tambang Ilegal ini menelan korban, saat pejabat, pemodal, aparat yang terlibat perlu diberi efek jera demi kemaslahatan daerah Sumbar dari banjir dan kerusakan hutan.
